Hukum & Kriminal "Wacana Bhayangkara Pers"

Zero Cost ala Kadisnaker Tulungagung "KADISNAKER TULUNG AGUNG MEWACANAKAN ZERO COST TAPI DOKUMEN JATI DIRI PMI (Pekerja Migran Indonesia) MASIH DIURUS DAN DIBIAYAIOLEH P3MI" TULUNG AGUNG ( HK ). Saat memberikan sambutan, Kadisnaker Kabupaten Tulung Agung berharap "Warga Tulung Agung mendapatkan pelayanan Zero cost, sesuai Undang Undang Nomor 18/2017", demikian kata Yumar. ASPATAKI KLARIFIKASI Statemen di atasbmenjadi bahan perdebatan dan dikoreksi oleh Ketua Umum DPP Aspataki Saiful yang menjelaskan kepada wartawan selesai pemotongan Tumpeng peresmian PT Mutiara Bahari Alamria Di Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulung Agung. Saiful balik bertanya kepada Pemda Kabupaten Tulung Agung "Apakah saat ini Pemda telah melaksanakan amanat pasal 41 UU No 18/2017, Apakah LTSA di Tulungagung juga telah berfungsi mempertemukan Pekerja Migran yang telah membawa dokumen jati diri atau semua dokumen masih disiapkan dan dibantu dengan biaya oleh P3MI?...

KADISNAKER : WARGA TULUNG AGUNG ZERO COST KE LUAR NEGERI TAPI KENAPA TIDAK BISA BERJALAN ? TULUNGAGUNG ( HK ). Kadisnaker Kabupaten Tulung Agung berharap agar warga Tulung Agung yang mau kerja ke Luar Negeri agar zero cost. Statemen di atas disampaikan Yumar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulung Agung saat memberikan sambutan Peresmian PT Mutiara Bahari Alamria (30/9) di Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulung Agung Jawa Timur. Saiful Ketua Umum DPP ASPTAKI yang ikut hadir bersama Ketua ASPATAKI DPD JATIM menguraikan dengan jelas bahwa zero cost belum bisa dilaksanakan karena pembiayaan proses masih ditalangi oleh Perusahaan. "Pekerja Migran Indonesia (PMI) belum menyiapkan sendiri dokumen jati dirinya", demikian kata Saiful. Transpot dari Desa, Medical, paspor, BPJS, Pelatihan dan Kompetensi masih dibiayai oleh swasta, jadi zero cost belum bisa dilaksanakan. Bahkan Ketum Aspataki menantang BRI Cabang Tulung Agung yang turut hadir pada peresmian tsb agar...

HARAPAN CALON KADES GUNUNGSARI MEMBANGUN WISATA DESA BATU JATIM.(HK).Desa Gunungsari yang terletak di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Jawa Timur masyarakatnya sebagaian besar berpenghasilan atau menggantungkan hidupnya dari sektor Pertanian dan Perkebunan. Seiring dengan perkembangan Kota Batu dari sisi wisata dan peningkatan kunjungan wisatawan regional/ domestik maupun internasional, Andik yang merupakan Kepala Desa periode sebelumnya memiliki keinginan menjadikan Desa Gunungsari sebagai " tuan rumah" kunjungan wisatawan. Ditemui dirumahnya Andik memaparkan bahwa "Desa Gunungsari sangat potensial untuk perkembangan wisata karena letak geografis Desa yang langsung berbatasan dengan area Perhutani, saya ingin desa ini memiliki wisata edukasi berbasis ekonomi kerakyatan dimana ketika Desa ini dikunjungi oleh wisatawan maka harus pula ada peningkatan ekonomi bagi masyarakat desa", kata Andik kepada HK Selain itu harapan Andik, "saya ingin adanya budidaya...

POTENSI PEKERJA MIGRAN DALAM MEMBANGUN EKONOMI DESA JAKARTA ( HK ). Diskusi Publik kaitan dengan potensi Pekerja Migran (PMI) dalam membangun perekonomian Desa yang digagas oleh salah satu Relawan Jokowi bertempat di Raung Sunda Hotel Ibis Cikini (26/9) cukup menarik. M Zaenal Arifin mantan PMI menjadi salah satu narasumber cukup banyak menyoroti PMI ilegal sesuai pengalamanya, mantan TKI Malaysia ini berkeinginan BNP2TKI ke depan harus dibesarkan peranya bahkan orang BNP2TKI harus ada di desa desa karena Perlindungan PMI diawali sejak dari Desa" demikian kata M Zaenal Arifin kepada HK. A S P A T A K I Saiful Ketua Umum Aspataki menjelaskan bahwa remintansi yang pada tahun 2018 sekitar 154 Trelliun bukan turun dari langit, ada peran PMI dan Perusahaan/P3MI yang cukup berjasa, " kami yang fasilitasi Warga sejak urus dokumen kependudukan di dukcapil, Pemeriksaan kesehatan PMI, paspor, BPJS dan Pelatihan serta uji kompetensi hingga mencarikan job di luar negeri terma...

KOMPETENSI NELAYAN/PELAUT TIDAK ID DULU KE DINAS PEMALANG ( HK ). Di sela sela kesibukan, Rabu (25/9) Saiful Mashud, Ketum DPP Aspataki menyempatkan berkunjung ke LSP "Awak Kapal Perikanan" di Pemalang Jawa Tengah sekaligus berdialog dengan para siswa, Instruktur dan  pihak LSP yang berlokasi di Roadrace I/3 Widuri Pemalang Jawa Tengah. Ditemani Del Agus pemilik LSP dan Wawan Suheri Pelaksana Harian, Saiful tidak hanya malihat tempat belajar teori dan tempat praktik tapi melihat bagaimana Instrukrur melatih bahasa sandi, menyelamatkan diri sendiri dan awak kapal lainya, ketika harus berkomunikasi dengan sesama awak kapal. LSP Awal Kapal memiliki tiga (3) lokasi satu diantaranya l bangunan bertingkat dua untuk belajar teori terletak di atas lahan 1500 M2 dua lantai bangunan permanen menjadikan siapapun yang ikut Uji kompetensi bersemangat lulus semua juga mengunjungi tempat praktik pemadaman kebakaran kapal dan membersihkan ikan tangkapan. TIDAK HARUS ID DULU PEL...

H.M. Sanusi Resmi menjabat Bupati MALANG RAYA. (HK) Setelah sekian lama tertunda tunda akhirnya Pelatikan Drs H M Sanusi, MM sebagai Bupati Malang dilakukan oleh Gubernur Ibu Khofifah di Gedung Grahadi Surabaya tgl 16 September 2019 Ucapan selamat datang dari segala penjuru termasuk dari KOMUNITAS HONDA REBEL MALANG RAYA (Agus PAS), dari ASOSIASI HONDA PHANTOM (AHPI) MALANG RAYA (Fajar) Serta DARI YAMAHA NMAX CLUB INDONESIA (YNCI) MALANG RAYA ( Findra). Selamat atas Pelantikan Bpk Drs.H M Sanusi, MM sebagai Bupati Malang, semoga bisa amanah menjalakan amanat rakyar dan mengayomi para Bikers khususnya di Kabupaten Malang, "sekali lagi selamat dan sukses", demikian kata Gembong Ketum AHPI. Sebagaimana diketahui Rendra Kresna harus brrhenti dari jabatanya sebagai Bupati Malang karena sesuatu hal dan posisinya digantikan oleh wakil Bupati H M Sanusi. (Saiful)

SURABAYA (HK)- Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mengerahkan 900 warganet se-Jatim untuk menangkis berita bohong atau hoaks mengenai Papua. Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menyampaikan, perkembangan saat ini di media sosial mengenai situasi terkini tentang KPK dan masalah di Jawa Timur terkait dengan Papua. "Terkait dengan Papua, mereka masuk melalui media sosial di Jawa Timur. Akibat dari berita bohong di Surabaya akhirnya kita ketahui bersama di Jayapura dan Papua Barat terjadi gerakan anarkis pengerukan," tutur Luki di gedung Rupatama Mapolda Jatim, Senin (16/9/2019). "Puji syukur berkat kesiap siagaan TNI Polri dan tokoh masyarakat bisa meredam situasi di Papua," Luki menambahkan. Luki mengatakan, di Jawa Timur juga ada letupan berita tetapi berkat dukungan warganet yang ada di Jawa Timur, juga bisa meredam terkait berita bohong. "Dan ada beberapa tindakan dari Polri yang menangkap beberapa oknum yang diproses. Dan ini adalah langkah hu...

Malang Raya . Setelah sekian lama tertunda tunda akhirnya Pelatikan Drs H M Sanusi, MM sebagai Bupati Malang dilakukan oleh Gubernur Ibu Khofifah di Gedung Grahadi Surabaya pagi 16 September 2019. ASPATAKI Ucapan selamat datang dari segala penjuru termasuk dari Ketua Aspataki DPD Jawa Timur Zaenur Rahmad, "Selamat atas Pelantikan Bpk Drs.H M Sanusi, MM sebagai Bupati Malang, semoga bisa amanah menjalakan amanat rakyar, sekali lagi sukses", demikian kata Zaenur kepada wartawan. Masih menurut Zaenur, semoga Bpk Bupati selalu melindungi mengayomi masyarakat kabupaten Malang dan khususnya warganya yang saat ini bekerja ke luar negeri atau yang saat ini sedang berproses di Perusahaan demi masa depan diri dan keluarga masing masing. Sebagaimana diketahui Rendra Kresna harus berhenti dari jabatanya sebagai Bupati Malang karena tersandung kasus dan posisinya digantikan oleh wakil Bupati H M Sanusi.(Saiful)

YOGYAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, meyakini Ketua KPK terpilih Irjen Firli Bahuri mundur dari jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Hal ini merupakan amanat undang-undang, di mana seorang pejabat tidak bisa merangkap jabatan. “Tidak perlu dipertanyakan Firli mundur atau tidak. Begitu dilantik harus keluar karena tidak bisa rangkap jabatan,” kata Mahfud MD, saat bincang dengan media di Yogyakarta, Minggu (15/9/2019). Saat ini, Firli masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan yang berdinas aktif. Namun, begitu dia dilantik harus keluar dari institusi kepolisian. Ini sudah menjadi aturan setiap Polri yang masuk KPK harus keluar dair kepolisian. Untuk memberhentikan, kata Mahfud, Kapolri bisa mengeluarkan surat keputusan (S.kep) yang intinya diberhentikan dari Polri jadi pimpinan KPK. Hal ini juga pernah dilakukan kepada basaria Pandjaitan yangs aat itu juga polri aktif. “Begitu di KPK, naik pangkat dan non aktif, sampai pensiun,” kata dia. Se...

Jakarta - DPR menggelar rapat paripurna siang ini. Ada sembilan agenda dalam paripurna, salah satunya mengesahkan lima pimpinan KPK yang telah ditetapkan Komisi III DPR. Rapat digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). Menurut agenda resmi, paripurna dimulai pukul 13.00 WIB. Agenda paripurna yang pertama adalah laporan Komisi III DPR terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon pimpinan KPK. Selanjutnya, lima pimpinan KPK terpilih disahkan. Pimpinan KPK periode 2019-2023 terpilih yaitu Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar. "Laporan hasil fit and proper test Komisi III DPR RI terhadap Capim KPK RI," ujar Indra. Paripurna dilanjutkan dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perkawinan. Kemudian, paripurna bakal menetapkan nama-nama anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota. Berikutnya, akan ditetapkan nama-nama anggota Pansus dan RUU tentang Keamanan dan Keta...

JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo memastikan setiap Soal Ketua KPK terpilih Firli Bahuri, Polri Soal Ketua KPK terpilih Firli Bahuri, Polri Pastikan Personelnya Diatur UU untuk Bertugas di Lembaga Negara Personelnya Diatur UU untuk Bertugas di Lembaga Negara Korps Bhayangkara diatur dalam Undang-Undang (UU) untuk diperbolehkan bertugas di Kementerian atau lembaga negara lainnya. Hal ini berkaitan setelah terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V. Diketahui, hingga saat ini, Firli masih perwira tinggi aktif di Polri. “Bahwa sesuai dengan konstitusional UU no 5 tahun 2014 dan Perkap 4 tahun 2017 tentang penugasan khusus, bahwa anggota Polri dapat bertugas dan berkarier di 11 Kementerian/Lembaga (mutasi, kenaikan pangkat, sekolah),” kata Dedi, kepada wartawan Minggu (15/9/2019). Dedi menjelaskan, untuk jabatan publik semua pihak mempunyai hak yang sama. Itu pun s...

" DPD ASPATAKI telah menemui banyak kendala untuk pelatihan Gratis bagi PMI" JAKARTA. Sejak Permenaker No 09 tahun 2019 yang diundangkan pada 2 Juli 2019 dimana salah satu yang menarik dan wajib diperjuangkan adalah Hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mendapatkan Pelatihan Gratis biaya APBN/APBD dilakukan oleh DPP Aspataki sebagai bentuk Perlindungan Aspataki kepada setiap warga negara yang hendak bekerja ke luar negeri sebagai PMI resmi. Melalui DPD Aspataki, Saiful, Ketua Umum DPP Aspataki bersurat ke beberapa Bupati dan Gubernur menanyakan kesiapan Pemerintah Daerah dalam membiayai Pelatihan PMI bagi warganya. Menurut Zaenur Rahmat Ketua Aspataki DPD Jawa Timur, dari beberapa Bupati yang telah ditemuinya semua saat ini tidak ada yang siap membiayai, masih harus dibuatkan PERDA dulu, masih harus dirapatkan dengan DPRD jadi harus sabar menunggu, "apalagi kami ada UU No 23/2014 tentang otonomi daerah", demikian kata salah satu bupati yang tidak mau dis...

 Jakarta. Perubahan Undang2 di dunia Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)   sayangnya tidak dibareni dg regulasi yg sesuai dg harapan Presiden Jokowi, "Regulasi yg menghambat pertumbuhan ekonomi, Investasi dan Ketenagakerjaan hrs direvisi", demikian kata Jokowi sebagaimana dikutip oleh Saiful Ketua Umum DPP. ASPATAKI. PERMENKES No 26/2015 yang menetapkan besar nya tarif maksimal yg wajib dibayar oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) tdk sejalan dg UU No 18/2017 bahkan bertentangan dg keinginan Presiden. "Test kesehatan PMI dilakukan oleh PMI yg notabene nya adalah Warga Negara Indonesia yg akan berjuang taruhan nyawa meninggalkan org2 yg dicintai di kampung pelosok tanah air, di beberapa pulau2 kecil kerja di Negeri orang karena di Negara sendiri dg ijazah atau ketrampilan rendah tdk akan mendpatkan pekerjaan dg gaji di atas 8jt rupiah/bulan kenapa diperlakukan demikian oleh Pemerintah?", demikian kata Ketua Umum ASPATAKI kepada wartawan. Dalam UU No 18/201...

Warga yg ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja di Negeri orang akan semakin sulit, lama, rumit dan berbelit belit, "Untuk menjadi kompeten, PMI harus antri menunggu APBN/APBD cair baru bisa berlatih ke BLK, meski keadaan keluarga PMI kelaparan, tetap harus antri nunggu Anggaran Pemerintah, sementara Pemerintah daerah sendiri banyak yang menolak dengan alasan anggaran dan banyak yang berlindung dibalik UU 23/2014", demikian kata Saiful Ketua Umum DPP ASPATAKI yang mengaku telah menemui beberapa Kepala Daerah dan Kepala Disnaker di beberapa daerah kepada wartawan. JAKARTA. Dengan Undang-Undang baru diharapkan akan membantu meningkatkan ekonomi warga khususnya Ekonomi Pedesaan, kali ini ramalan tersebut akan jauh dari kenyataan dan harapan. Mayarakat pedesaan, di pinggir laut, di atas gunung, di pulau-pulau kecil sebagai ciri khas teritorial Indonesia menjadikan seni tersendiri bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam merekrut, m...