KADISNAKER : WARGA TULUNGAGUNG ZERO COST

KADISNAKER : WARGA TULUNG AGUNG ZERO COST KE LUAR NEGERI TAPI KENAPA TIDAK BISA BERJALAN ?


TULUNGAGUNG ( HK ). Kadisnaker Kabupaten Tulung Agung berharap agar warga Tulung Agung yang mau kerja ke Luar Negeri agar zero cost.

Statemen di atas disampaikan Yumar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulung Agung saat memberikan sambutan Peresmian PT Mutiara Bahari Alamria (30/9) di Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulung Agung Jawa Timur.

Saiful Ketua Umum DPP ASPTAKI yang ikut hadir bersama Ketua ASPATAKI DPD JATIM menguraikan dengan jelas bahwa zero cost belum bisa dilaksanakan karena pembiayaan proses masih ditalangi oleh Perusahaan. "Pekerja Migran Indonesia (PMI) belum menyiapkan sendiri dokumen jati dirinya", demikian kata Saiful.
Transpot dari Desa, Medical, paspor, BPJS, Pelatihan dan Kompetensi masih dibiayai oleh swasta, jadi zero cost belum bisa dilaksanakan. Bahkan Ketum Aspataki menantang BRI Cabang Tulung Agung yang turut hadir pada peresmian tsb agar meminjami skema KUR pada saat PMI menyiapkan dokumen Jati diri dan jangan jadikan P3MI sebagai avalis, PMI belum ada hubungan hukum dengan P3MI, bank Pemerintah harus berani meminjami warga yang mau belajar ke BLKLN", demikian sindir Ketum Aspataki.

Demikian halnya dengan BPJS Ketenagakerjaan," BPJS harus sosialisasi ke masyarakat langsung ke desa desa karena saat UU No 18/2017 dilaksanakan BPJS dibayar sendiri oleh PMI dan tidak bisa difasilitasi pembayaranya oleh perusahaan jangan seperti sekarang BPJS hanya duduk manis P3MI yang membiayai BPJS bagi PMI.
Saiful juga berharap " Pemda Tulung Agung segera menyiapkan anggaran buat pelatihan, permintaan tsb disampaikan mengingat Fraksi PDIP serta Kepala Disnaker ada di tengah tengah undangan yang hadir.

Dengan demikian " Apabila Kadisnaker mewanti wanti warganya agar klo ke luar Negeri bekerja harus zero cost tidak hanya diucapkan tapi PMI harus mengurus sendiri dokumen jati diri seperti Sertifikat Sarkes, paspor, Sertifikat Kompetensi, BPJS serta Pelatihanya harus dibiayai pemerintah.

 Zero cost bukan berarti Pemerintah tidak melakukan apa apa dan PMI juga tidak mengurus dan membiayai sendiri dokumen jati dirinya di atas, ingat hanya Saudi, Malaysia dan Brunai yang benar benar bisa zero cost tapi ketiga negara ini gaji kecil jauh dibanding ke Hongkong dan Taiwan", demikian kata Saiful Ketum Aspataki. ( Redaksi )