Hukum & Kriminal "Wacana Bhayangkara Pers"

Reported by Agus PAS PODOMORO (HK) Acara Honda Rebel Comunity Indonesia (HRCI), sponsored by Agung Podomoro hari ini, Minggu 19 Januari 2020, Lokasi : Agung Podomoro Golf View, Cimanggis, waktu pukul : 08.00 sampai dengan 11.00 berlangsung meriah, kata Agus Pas Perwakilan Jawa Timur. Susunan Acara hari ini adalah : 1. Silaturahmi HRCI 2020 beserta Undangan 2. Syukuran #2thnHRCI 3. Hiburan 4. Pemaparan Program HRCI 2020 Hadir anggota HRCI perwakilan DKI, Jabar, Jateng, Jatim dan luar Jawa dan hadir sekitar 100 anggota, kata Agus PAS. Adapun daftar LIST yang hadir adalah : (1). Denkris (2). Echo cibucil (3). Syam - Gaplek (4). Ian (5). Pati - Gaplek (6). Budhi - Citos -> Gaplek (7). David - abc (8). Adrian - abc (9). Hasyim - abc (10). Urif (11). Pakdene - abc (1). Beng - abc (13). Denny – cibucil (14). Dwi soe - abc (15). Ogi – cibucil  (16). Widi - cibucil (17). Dimas BSD - abc (18). Agoes - abc (19). Vincent - abc (20). Litto (21). Zaky (22). erry - Citos ...

Dianggap tidak mencerminkan keadilan, Permenaker No 10/2019 digugat ke Mahkamah Agung (MA)  oleh Aspataki JAKARTA-(HK)- Demi melindungi anggotanya Aspataki setelah mengajukan Uji materi ke Mahkamah Konstitusi ( MK ) dengan Perkara No MK : 83/PUU-XVII/2019 atas pasal 54, 82 dan 85 UU 18/2017, Aspataki juga uji Permenaker No 10/2019 yang menjadi aturan turunan pasal 54 UU 18/2017 ke MA , kata Saiful Ketum Aspataki. Permenaker No 10/2019 diterbitkan di masa M Hanif Dhakiri, merepotkan Penggantinya "Permenaker No 10/2019 yang jatuh tempo pada tanggal 2 Januari 2020  diterbitkan dimasa M Hanif Dhakiri, ada yang kurang bijak pada emplementasinya, merepotkan Pejabat penggantinya, diketahui sulit untuk dilaksanakan semata karena proses Hukum di MK dan apalagi Permenaker No 10/2019 juga diuji di Mahkamah Agung dengan Perkara No : 15P/HUM/2020", ujar Saiful Permenaker No 10/2019 diperkarakan oleh Aspataki karena melanggar atau bertentangan dengan UU No 12 tahun 2011 te...

JAKARTA (HK). Sidang panel kedua permohonan uji materi pasal 54, 82 dan 85 karena dianggap bertentangan dengan pasal 27,28 dan 33 UUD 1945 sesuai perkara No : 83/PUU/XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi akan digelar pada 9 Januari 2029 pukul 14.30, demikian kata Ketum Aspataki bertindak sebagai Pemohon. Uji materi ke MK dimaksudkan mencari keadilan, kedudukan P3MI dan kedudukan PMI dalam melaksanakan fungsi masing masing, PMI berpendidikan SD/SMP sebagian SMA yang ada di desa desa oleh P3MI direkrut bersama Dinas dan dilatih di BLKLN/LPK milik swasta/P3MI, diuji oleh lembaga Independen yang ditetapkan oleh Pemerintah, selanjutnya bekerja resmi di negara penempatan mendapatkan gaji 8 hingga 9 juta rupiah, sementara P3MI yang menyiapkan mereka menjadi kompeten, mencarikan job dan menempatkannya wajar sebagai Perusahaan resmi pembayar pajak ke Negata mendapatkan jasa atas apa yang dikerjakan, dalam posisi demikian ternyata Pemerintah tidak berterima kasih kepada P3MI tapi justru menjeba...