ASPATAKI USUL KARTU PRAKERJA BAGI PMI YANG TELAH ID

"Pemerintah menambah anggaran   program bantuan sosial sebagai upaya untuk meredam dampak ekonomi dari wabah Covid-19.

    Ketiga program tersebut adalah         Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja"

JAKARTA (HK) Di tengah tengah mendampingi semua permasalahan anggota, Aspataki bersurat ke Menaker RI dengan Nomor Surat : 021/DPP/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020, terkait PMI yang telah memperoleh ID di Dinas kemudian tidak bisa melanjutkan proses lanjutan karena Covid-19 dan mereka saat ini telah kembali ke rumah masing masing agar diprioritaskan mendapatkan Kartu Prakerja", kata Saiful Ketum Aspataki.

Aspataki telah melaksanakan Kepmen 151/2020 dan juga edaran Deputi BNP2TKI No. B.82/PEN/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020, dan Edaran No. B.86/PEN/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020 dimana P3MI dan BLK tidak melaksanakan kegiatan proses kecuali PMI yang selesai proses (memperoleh Visa kerja) dan telah memiliki tiket tetap ditempatkan dan itupun sepanjang negara penempatan menerima, kata Saiful.

"Per 1 April penerima Kartu Pra Kerja harus terdaftar di Dinas setempat sementara para calon PMI yang telah memiliki ID wajib dianggap terdaftar di Dinas dan wajib mendapatkan Prioritas Kartu Prakerja oleh Dinas Dinas setempat, soal tehnis Aspataki yakin Dinas memiliki strateginya", Ujar Saiful.

RETRAINING BAGI YANG BELUM BERANGKAT

Terkait dengan calon PMI yang belum dapat Visa, saat ini ikut pulang juga tetap harus diberikan Kartu Prakerja yang akan digunakan ikut Retraining setelah Kepmen 151/2020 dicabut, kata Ketum Aspataki dalam Suratnya;

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan Penempatan PMI telah dihentikan oleh Menaker dalam Kepmen 151/2020, sehingga dampak sosial atau ekonomi bagi anggota Aspataki cukup besar, sehingga Aspataki memandu anggota yang ada permasalahan dengan Bank atau memberikan panduan berkala kaitan dengan Gaji staf P3MI, sesuai Surat Edaran Menaker : No M/3/HK. 04/III/2020  tanggal  17 Maret-2020, kata Saiful